"Hal ini sudah disaksikan oleh beliau-beliau bahwa penyaluran dalam bentuk cash, dan itu boleh sesuai dengan perpres bansos BPNT bisa diambil dalam bentuk uang," ujar Risma.
Ketertundaan dalam salur bansos sehingga harus dirapel tidak lepas dari kondisi geografis sehingga lokasi sulit dijangkau. Keluarga penerima manfaat sulit ditemui karena KPM rata-rata ekerja sebagai petani di kawasan perbukitan.
Risma berujar mereka baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Risma menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. "Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Gorontalo. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Risma, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Risma meminta Bank Himbara di Gorontalo dan pemda meningkatkan koordinasi dalam penyaluran bansos. Ia juga mengungkapkan permasalahan distribusi kartu bisa diselesaikan minggu pertama bulan Oktober ini.