Victor Maulana
"Sayangnya, keterlambatan pembentukan pemerintahan baru merupakan krisis yang berdampak pada bidang politik, ekonomi dan segala bidang lainnya," ucapnya, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (22/9).
"Penundaan setiap hari untuk susunan kabinet baru secara langsung atau tidak langsung mengarah pada penurunan standar hidup masyarakat. Krisis politik menyeret negara ini dalam setiap aspek," sambungnya.
Hijaz memperingatkan bahwa negara itu akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika pemerintahan yang sah tidak dapat dibentuk hingga 2022, ketika putaran baru pemilihan parlemen dan presiden harus diselenggarakan.
“Kekhawatiran yang lebih besar sekarang adalah bahwa kita sudah menjelang Pemilihan Umum (2022) berikutnya dan pemilihan parlemen dan presiden akan segera datang. Masa depan bangsa terletak pada pemilu, tetapi masyarakat khawatir sistem ketatanegaraan yang ada tidak mampu membentuk pemerintahan (yang bisa menyelenggarakan pemilu),” katanya.
Dia juga menekankan bahwa saat ini Lebanon membutuhkan pemerintah yang kompeten untuk menyelamatkan negara itu dari keruntuhan ekonomi. Menurutnya, jika kabinet terbentuk, pemerintah baru dapat bekerja pada reformasi domestik dan bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memulai kembali ekonomi, memungkinkan asing mata uang untuk masuk dan menopang bank yang jatuh.
