Advenia Elisabeth/MPI
Daerah yang sangat rentan (Prioritas 1) dan daerah rentan (Prioritas 2) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini masih sejalan (inline) dengan target nasional untuk penurunan daerah rentan rawan pangan.
“IKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen FSVA, yang merupakan indeks untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan antar wilayah,” jelasnya.
Menurut Sarwo, FSVA ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur dan memitigasi kerawanan pangan di Indonesia.
“Hasil FSVA dan capaian Skor PPH kepada seluruh pihak serta stakeholders pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, FSVA dan Skor PPH merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan bahkan telah menjadi indikator kinerja pembangunan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Undang-undang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“NFA berperan dalam penyediaan, penyusunan, dan pemutakhiran sistem informasi pangan dan gizi termasuk FSVA dan Skor PPH tersebut serta memberikan bimbingan dan supervisi dalam penyusunan FSVA dan PPH di daerah,” terangnya.
(YNA)
