Tangguh Yudha
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga jagung dapat dikenai sanksi hingga pidana penjara tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
Penegakan aturan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. Pengawasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga jagung, baik di tingkat petani maupun peternak.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional,” ujar Hermawan, Minggu (15/11/2026).
Dalam surat edaran tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati/wali kota. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.
