Iqbal Dwi Purnama
Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah asal-usul tanah yang bermula dari kawasan hutan, aspek penetapan barang milik negara, aspek tata ruang, pengukuran dan perijinan pertanahan, aspek pengamanan, dan beberapa aspek lainnya yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan.
"Oleh karena itu, proses penyiapan kawasan tersebut melibatkan berbagai instansi baik dari segi tugas, fungsi, kewenangan, maupun peran tertentu dalam proses yang memerlukan kecermatan dan sinergi yang harmonis serta tata kelola yang baik," pungkasnya. (NIA)
