Taufan Sukma/IDX Channel
Sedangkan untuk belanja ke UMKM atau usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) sesuai inpres tersebut harus 40 persen. Namun, tahun ini sudah mencapai 42 persen.
"Nilai transaksinya tahun lalu lewat e-katalog sekitar Rp87 triliun, sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp195 triliun. Artinya sudah banyak pemerintah daerah yang terlibat dan sudah banyak kementerian lembaga yang terlibat dalam metode transaksi lewat daring atau e-katalog, dan semakin banyak UMKM yang terlibat," tutur HEndrar.
Hendrar berharap adanya platform e-katalog bisa pula mencegah terjadinya kasus korupsi, karena lebih transparan, semua pihak bisa melihat, semua penyedia jasa bisa melihat apa yang akan direncanakan pemerintah daerah selama setahun ke depan.
"Artinya, ketika pemda hendak melakukan pengadaan alat kesehatan atau alat tulis kantor (ATK), semuanya bisa ikut berpartisipasi menyiapkan produk-produk tersebut," ungkap Hendrar.
Untuk menyeimbangkan sistem yang bagus tersebut, kata dia, juga perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
