IDXChannel - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memutuskan mengatur penambahan dua jabatan kepala eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam seleksi anggota Dewan Komisioner OJK.
Hal tersebut dalam rangka memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan khususnya lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa
keuangan lainnya.
Kemudian, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, serta aset kripto.
Adapun penambahan dua jabatan Kepala Eksekutif tersebut yaitu:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota Dewan Komisioner.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital,
dan Aset Kripto merangkap anggota Dewan Komisioner.
Sebagaimana Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2023-2028 Nomor PENG-01/PANSEL- DKOJK/2023 tanggal 27 Maret 2023 (PENG-01/PANSEL-DKOJK/2023), Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2023-2028 telah mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk turut serta mendaftarkan diri secara daring (online) pada dua jabatan Kepala Eksekutif dimaksud.
Bagi peserta seleksi yang telah mendaftar tetapi belum melengkapi dokumen, dapat segera menyelesaikan tahapan pendaftaran melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mengingat batas waktu paling lambat pada 14 April 2023 pukul 23.59 WIB.
Merujuk pada Pengumuman PENG-01/PANSEL-DKOJK/2023, syarat untuk mendaftarsebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
1. warga negara Indonesia.
2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.
3. cakap melakukan perbuatan hukum.
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang
menyebabkan perusahaan tersebut pailit.
5. sehat jasmani.
6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 11 Agustus 2023.
7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan.
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
9. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.
(NIA)