"Mohon kepada Dinas Sosial dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir kesiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," tambah Menko Luhut.
Lebih lanjut, diapun menyampaikan agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini.
"Pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini," tandasnya. (NDA)