AALI
8250
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1285
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2470
ADHI
700
ADMF
7600
ADMG
232
ADRO
1325
AGAR
386
AGII
1805
AGRO
2660
AGRO-R
0
AGRS
234
AHAP
58
AIMS
424
AIMS-W
0
AISA
214
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
645
AKRA
3590
AKSI
410
ALDO
655
ALKA
224
ALMI
238
ALTO
336
Market Watch
Last updated : 2021/07/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
443.87
0.07%
+0.33
IHSG
6120.73
0.53%
+32.20
LQ45
832.75
0.25%
+2.05
HSI
26315.32
3.3%
+841.44
N225
27782.42
0.73%
+200.76
NYSE
16573.56
0.32%
+52.60
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
846,128 / gram

9.998 PKL dan Warga Dapat Bansos dari Pemkab Malang

ECONOMICS
Avirisda M/Kontributor
Kamis, 22 Juli 2021 12:57 WIB
Sebanyak 9.998 Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga terdampak kebijakan PPKM Darurat minggu ini akan mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari Pemkab Malang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Sebanyak 9.998 Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga terdampak kebijakan PPKM Darurat minggu ini akan mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan, ada sebanyak 9.998 warga Kabupaten Malang yang datanya sudah masuk dan bakal menerima bantuan sosial dari Pemkab Malang. "Kita kemarin sudah (pendataan), saya lihat ada 9.998 itu, memang kalau kita bedakan yang terdampak," kata Wahyu Hidayat ditemui awak media pada Kamis pagi (22/7/2021) di Pendopo Kabupaten Malang.

Dari jumlah tersebut para PKL di masing - masing desa yang terdampak juga telah diminta untuk didata oleh pemerintah desa masing-masing. "Para PKL yang sulit ini kita minta daftar itu dari desa, yang betul-betul warga Kabupaten Malang yang memang terdampak, yang belum mendapatkan bantuan dari lain," ungkapnya.

Bansos ini disebutkan Wahyu Hidayat, diambilkan dari dana APBD Kabupaten Malang. Sebab untuk dana belanja tidak terduga sebagaimana diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah difokuskan ke penanganan COVID-19.

"Sumber dana dari APBD. Itu kan kearifan lokal dari BTT, kita akan menganggarkan yang lain. BTT kita sudah sedikit, kan kalau kita ambil terus akan habis," terang Wahyu.

Wahyu menambahkan, untuk dana BTT selama ini dialokasikan ke dinas kesehatan dan rumah sakit yang betul - betul menangani COVID-19. Nantinya pencairan bansos tersebut akan diberikan setelah surat keputusan (SK) turun dan dicairkan oleh BPKAD.

"Maka kami ambil dari BPBD dan dari dinas sosial sudah mendata. Sekarang kami menunggu prosesnya saja, karena harus di SK kan. Setelah SK turun, maka akan langsung dicairkan oleh BPKAD," paparnya.

Ia menargetkan dalam minggu - minggu ini bansos tersebut bisa cair dan dimanfaatkan oleh para penerima termasuk PKL yang ada di Kabupaten Malang. "Insya Allah dalam minggu - minggu ini (disalurkan). Ini masih proses pencairan dan kami akan percepat," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan PPKM darurat yang telah diselenggarakan sejak 3 - 20 Juli 2021 diputuskan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Peningkatan kasus COVID-19 di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, menjadikan PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Namun pemerintah pusat memilih mengganti istilah namanya dari PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4 berdasarkan zona daerah penyebaran COVID-19. Seluruh daerah di Pulau Jawa Bali diputuskan menerapkan PPKM darurat perpanjangan dengan nama level 3 dan 4, sedangkan total ada 15 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM darurat.

Pemerintah pusat sendiri bakal melakukan evaluasi terkait keputusan perpanjangan PPKM kembali di 25 Juli 2021, bila dirasa angka penularan dan peningkatan kasus COVID-19 masih cukup tinggi. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD