AALI
9725
ABBA
190
ABDA
0
ABMM
2390
ACES
800
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7700
ADHI
805
ADMF
8100
ADMG
176
ADRO
2960
AGAR
324
AGII
2100
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
56
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1070
AKSI
290
ALDO
860
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
214
Market Watch
Last updated : 2022/06/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.46
-0.84%
-4.57
IHSG
7016.06
-0.38%
-26.88
LQ45
1010.74
-0.81%
-8.25
HSI
22229.52
2.35%
+510.46
N225
26871.27
1.43%
+379.30
NYSE
14811.55
2.84%
+409.43
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,800
Emas
873,287 / gram

Luhut Minta Anggaran BPJS Dipakai untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Selasa, 24 Mei 2022 22:00 WIB
Menko Luhut menilai anggaran BPJS dapat turut memberi kontribusi besar pada peningkatan belanja Produk Dalam Negeri (PDN).
Luhut Minta Anggaran BPJS Dipakai untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri (FOTO: MNC Media)
Luhut Minta Anggaran BPJS Dipakai untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sangat besar, dapat turut memberi kontribusi besar pada peningkatan belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

Hal tersebut disampaikan Menko Luhut Pada Acara Arahan Presiden tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah, Selasa (24/5/2022). 

“Kami juga melihat adanya potensi besar pada anggaran BPJS yang kami juga sudah minta untuk masuk ke sini, karena BPJS ini cukup besar angka yang bisa menggunakan produk dalam negeri. Sehingga semua kita buat terintegrasi dan sebanyak mungkin harus menggunakan produk dalam negeri,” kata Menko Luhut  secara virtual, Selasa (24/5/2022). 

Dengan begitu, Untuk itu perlu upaya yang lebih besar dari seluruh KL Pemda dan BUMN agar segera memastikan kontrak belanja PDN sebesar minimal Rp400 triliun.

“itu ditandatangani minggu depan tanggal 31 Mei 2022 dan menginput para e-kontrak yang hasilnya akan kami laporkan kepada bapak presiden tanggal 31 jadi itu pentingnya kami mohon bapak presiden hadir untuk menekankan memerintahkan semua untuk melaksanakan ini,” tambahnya. 

Luhut mengatakan, Pada 30-31 Mei 2022 Pemerintah  akan melaksanakan temu bisnis tahap ketiga oleh Kementerian.“kiranya semua KL Pemda dan BUMN agarmenandatangani kontrak komitmen minimal Rp400 triliun pada kesempatan tersebut,” ungkapnya. 

“Ini penting dilakukan agar pelaku usaha dalam negeri memperoleh kepastian, agar mereka memperoleh kepastian bahwa mereka sudah dikontrak,” tutup Luhut. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD