Tangguh Yudha/MPI
Ia mengklaim pihaknya sebenarnya telah mengantongi perizinan dan bahkan hampir 100 persen di antaranya telah membayar kewajiban pajak.
Dengan begitu, penyebutan perusahaan sawit ilegal sangat disayangkan olehnya.
"Jadi saya tidak setuju kata-kata ilegal," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Piter Abdullah selaku Direktur Eksekutif Segara Research Institute mengatakan bahwa permasalahan ini menunjukkan bagaimana koordinasi di Indonesia itu merupakan barang yang sangat mahal.
Ia menilai koordinasi antara Pemerintah dengan pengusaha sangat lemah dan meminta agar Pemerintah hendaknya berhati-hati sambil juga meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha sehingga tidak memunculkan permasalahan-permasalahan baru.
"Bagaimana mungkin tata ruang kita berubah dan kemudian menyebabkan, justru menambah permasalahan yang di tengah kita sedang digugat oleh uni eropa, itu akhirnya membuat kita semakin dalam posisi yang lemah. Pemerintah hendaknya berhati-hati dan meningkatkan koordinasi," katanya.
(SLF)
