Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan/buruh/pekerja tidak boleh dilakukan secara sepihak. Maka dari itu, pihak Kemnaker memberikan sejumlah alternatif bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya PHK.
"Pertama adalah melakukan efisiensi biaya produksi. Selanjutnya adalah penyesuaian tempat dan waktu kerja, antara lain melalui pemberlakuan WFH, shift kerja, pembatasan kerja lembur, mengurangi jam atau hari kerja," ujar Ida dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa(25/8/2021).
Alternatif lainnya adalah mengurangi fasilitas dan/atau tunjangan pekerja atau buruh secara bertahap, dimulai dari jenjang manajerial. Kemudian, menyesuaikan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja.
"Perusahaan juga bisa mengatur kembali prioritas penggunaan PKWT sesuai kebutuhan, juga membuka kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melakukan pensiun dini," terang Ida.
Dia menegaskan bahwa perlu dilakukan dialog secara bipartit untuk mendapatkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja, sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya PHK.
