Carlos Roy Fajarta Barus
“Ini saya pesan betul, tolong bantu. Kalau 74 ribu kepala desa bisa menjaga kesediaan masyarakatnya itu, cukup pangan, cukup makan mereka. Itu membuat (angka inflasi di) negara ini tetap landai. Itu peran kepala desa luar biasa. Kita akan lebih mudah untuk mengaturnya (penanganan inflasi) ketika semua kepala desa bergerak,” ujar Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, adanya potensi kenaikan harga yang terjadi saat ini perlu disikapi secara hati-hati. Pasalnya, urusan pangan merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat.
Karenanya, berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) meliputi gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran pemerintah desa terus dipacu untuk bersinergi dalam penanganan inflasi.
Selama ini, kata Mendagri, pemerintah pusat terus berkomitmen dalam mendorong penanganan inflasi. Upaya itu terlihat dengan digelarnya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin langsung oleh Mendagri beserta jajaran. Ikhtiar yang konsisten dilakukan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di lain sisi, dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengapresiasi jajaran APDESI atas dukungannya terhadap pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Mendagri, perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan langkah yang strategis bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, hal ini bakal mendorong adanya pemerataan pemerintahan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.
Di samping itu, lokasi IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia dinilai dapat memudahkan akses daerah-daerah lain. Dengan demikian, sejumlah daerah akan lebih mudah menuju lokasi IKN, baik dari segi jarak dan waktu.
“Jadi adillah. Ini akan memberikan solusi, ini akan memberikan pemerataan pembangunan,” pungkas Tito.
(FRI)
