“Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran lebih teknis. Kami nanti dari Kemendagri, Bapak, kami akan membantu, komunikasi terus dengan daerah, mana saja di deadline ini yang belum, siapa yang mana, provinsi yang mana yang belum. Kabupaten yang belum mana, yang mana yang belum,” ujar Tito.
“Kita akan komunikasikan dengan tim dari Menaker, kita Zoom meeting spesifik dengan daerah-daerah yang belum, hambatannya apa, supaya intinya kita meredam situasi. Mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja,” tambahnya.
Berikut batas waktu penetapan Upah Minimum Daerah 2027:
-Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu 21 November 2026.
-Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu paling lambat 5 hari setelah UMP.
-Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu 25 November 2026.