Yuwantoro Winduajie
IDXChannel—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut sebanyak 10.300 peraturan daerah (perda) telah diharmonisasi.
Menurutnya, penyelarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat ke depannya.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki beragam produk hukum, mulai dari perda yang dibentuk bersama DPRD hingga peraturan kepala daerah dan peraturan desa.
“Daerah juga memiliki produk-produk hukum mulai dari peraturan daerah, perda yang disepakati dan ditetapkan oleh DPRD. Ada juga peraturan kepala daerah, perkada, peraturan gubernur, bupati, wali kota, bahkan ada juga peraturan desa, peraturan kepala desa sesuai dengan undang-undang Desa,” kata Tito dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dia menuturkan, jumlah produk hukum daerah sangat banyak. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sebelum ditetapkan.
