Tangguh Yudha
Menurut Amran, beras merupakan komoditas strategis yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
"Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi 160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP," ujarnya.
Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pedagang yang tetap melanggar ketentuan HET. Sanksi yang disiapkan mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana maksimal tujuh tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar.
"Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan. Ini dunia lagi memprihatinkan untuk pangan," tutur dia.
Amran meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Dia menekankan pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan.
