IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurutnya, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar.
Amran meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menurunkan harga sesuai regulasi pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena, termasuk untuk beras premium.
"Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026).
Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET untuk melindungi konsumen, sementara harga pembelian pemerintah (HPP) bertujuan menjaga kesejahteraan petani. Karena itu, kedua kebijakan tersebut harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan.
Menurut Amran, beras merupakan komoditas strategis yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
"Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi 160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP," ujarnya.
Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pedagang yang tetap melanggar ketentuan HET. Sanksi yang disiapkan mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana maksimal tujuh tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar.
"Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan. Ini dunia lagi memprihatinkan untuk pangan," tutur dia.
Amran meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Dia menekankan pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan.
"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," katanya.
(kunthi fahmar sandy)