Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Plt Kepala Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan status lahan di IKN seluas 256 ribu hektare. Sebab, hingga saat ini belum semua status tanah lokasi ibu kota baru itu belum jelas.
"Permasalahan di sini adalah terkait tanah dan investasi, jadi kenapa beliau (Raja Juli) dipilih karena ini menyangkut masalah tanah," ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Lebih lanjut Basuki menjelaskan, masalah selanjutnya adalah status kepemilikan lahan. Sebab, hingga saat ini, pemerintah masih membekukan transaksi pertanahan di IKN untuk meminimalisir spekulan tanah sepanjang proses pembangunan.
Ke depannya, Basuki menyebut mekanisme tersebut akan dirombak total. Tujuannya agar memberikan kepastian hukum bagi para calon investor ketika menanamkan modalnya ke IKN, sehingga mempercepat memperoleh pendanaan dari investor.
"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu lagi untuk melakukan investasinya," sambungnya.
Kemudian, Basuki menuturkan, tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden Jokowi yaitu mempercepat pembahasan Pemdasus IKN melalui penerbitan Keputusan Presiden kemudian. Mengingat masa jabatan Presiden Jokowi akan habis pada Oktober 2024.
"Sesuai dengan Keppres IKN, untuk mempersiapkan embrio dari Pemdasus OIKN, karena begitu Keppres ditandatangani tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut," pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.
(YNA)
