Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai kerja sama jaringan atau open acces atau power wheeling bisa menguntungkan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).
Sebab, nantinya perusahaan pembangkit listrik EBT swasta nantinya akan menyewa jaringan milik PLN dengan harga yang diatur oleh pemerintah.
"Harusnya begitu," jelas Arifin usai Rapat Kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (20/11/2023).
Hal itu diungkapkan Arifin merespon pertanyaan mengenai kemungkinan penambahan pendapatan PLN apabila skema power wheeling ini diterapkan.
Kendati demikian, diakui Arifin, ada kekhawatiran apabila skema ini diterapkan. Salah satunya, pembagian jaringan transmisi yang mungkin akan tidak terkendali. Namun ia memastikan apabila nantinya power wheeling diterapkan, maka pemerintah akan mengaturnya sedemikian rupa.
Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah berkomunikasi dengan BUMN Kelistrikan tersebut.
"Ada (komunikasi dengan PLN), cuma kekhawatirannya engga terkendali, tapi akan kita kendalikan kan supaya nggak memberikan dampak," ungkapnya.
Senada, Sekretaris Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto juga berpendapat bahwa skema power wheeling ini bisa dilakukan ketika ada mekanisme yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan swasta pemilik pembangkit maupun PLN sebagai pemilik transmisi.
"Dapat dilakukan tergantung dari kebutuhan artinya saling menguntungkan. Begitu once saling menguntungkan, yaudah bisa digunakan, jadi ada swasta membangun kan boleh juga, jaringan belum ada bisa dimanfaatkan dan PLN dapat benefit disitu, ada toll fee-nya," terangnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Djoksis itu juga menjelaskan, keuntungan nantinya ada tergantung pada skema yang diberlakukan.
"Misalnya ada kerja sama antara PLN dan perusahaan swasta pembangkit. Jadi PLN bisa chip in disitu. Jadi saling menguntungkan prinsipnya," imbuhnya.
