Menteri PPPA Sebut Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital Masih Rendah

IDXChannel - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan pentingnya meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pasca pandemi Covid-19.
"Saat ini, pemanfaatan ekonomi digital dan inklusi keuangan menjadi tren global untuk mencapai tujuan pembangunan baik di negara maju maupun berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan ekonomi digital dan inklusi keuangan sebagai tema AMMW, terkait mendukung upaya pemulihan ekonomi di wilayah ASEAN pasca Covid-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (18/10/2021).
Sehubungan dengan ini, Bintang menjelaskan pemanfaatan ekonomi digital dan teknologi/aplikasi berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perempuan. Namun, faktanya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital tergolong masih rendah, karena kurangnya keterampilan dan literasi digital yang mereka miliki.
“Rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital, disebabkan karena adanya bias gender, kurangnya motivasi anak perempuan untuk mengambil pendidikan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), serta kurangnya minat mereka pada teknologi digital," jelasnya
Menteri Bintang menambahkan penyebab lainnya yaitu keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses teknologi digital. Rendahnya pendapatan perempuan dibanding laki-laki, memperkecil peluang mereka untuk dapat membeli smartphone dan membayar tagihan internet demi mengakses teknologi digital.
Dominasi E-Commerce, Transaksi Ekonomi Digital Diprediksi Tembus Rp4.531 Triliun pada 2030
“Sementara itu, dalam hal inklusi keuangan, diketahui bahwa rata-rata indeks inklusi keuangan perempuan di negara-negara ASEAN, 51 persen lebih kecil dibandingkan indeks inklusi keuangan perempuan dunia yaitu 65 persen (Survei Global Findex, The World Bank Group, 2017). Hal ini menunjukan bahwa hanya 51 persen perempuan dewasa ASEAN yang memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, dan hampir setengahnya tidak termasuk dalam infrastruktur keuangan formal,” terang Menteri Bintang.
Pertemuan AMMW ke-4, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi; Ketua AMMW ke-3 dari Vietnam, Dao Ngoc Dung, Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, serta para Ketua Delegasi/Menteri perwakilan 10 negara ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam termasuk Indonesia yang menyampaikan kemajuan terkait program pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga anak yang telah dilaksanakan di Negara masing-masing. (NDA)