Rina Anggraeni
IDXChannel - Tren pemulihan ekonomi diprediksi akan terus berlanjut di tahun 2021. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, hal ini tercermin melalui beberapa indikator seperti PMI Manufaktur yang meningkat dari 51,3 pada Desember 2020 menjadi 52,2 pada Januari 2021.
Angka ini merupakan level tertinggi dalam enam tahun terakhir. Selain itu, tingkat keyakinan masyarakat juga terus berada pada tren positif.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan kembali tumbuh positif di level sekitar 5,0%," kata Febrio dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Proyeksi ini, menurut dia, menunjukan adanya tren pembalikan (rebound), searah dengan prediksi beberapa lembaga internasional, seperti IMF 4,8%, Bank Dunia 4,4%, dan ADB 4,5%.
Namun demikian, adanya variasi angka proyeksi menunjukan faktor ketidakpastian dari perkembangan Covid19 dan proses pelaksanaan vaksinasi.
"Ke depan, pemerintah akan tetap fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19 serta mendorong keberlanjutan tren pemulihan ekonomi nasional. Selain menggenjot vaksinasi, pemerintah tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan mendorong kedisplinan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun) untuk mencapai herd immunity," imbuhnya.
Menurutnya, APBN 2021 terus diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi namun tetap konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap PDB. Program PEN terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan COVID-19 terus berjalan secara efektif, menjaga daya beli masyarakat, serta menstimulasi pemulihan dunia usaha.
Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus melakukan koordinasi secara erat untuk memastikan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan yang kondusif, terpadu dan efektif.
Kebijakan fiskal baik dalam bentuk insentif fiskal dan belanja negara, kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan simpanan secara terpadu diarahkan selaras dengan reformasi struktural yang terus dilakukan.
"Koordinasi dan sinergi kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan, untuk membantu pelaku ekonomi agar tetap dapat bertahan dan mulai melakukan ekspansi usahanya. Reformasi struktural untuk menghapus berbagai hambatan iklim usaha dan produktivitas terus dilakukan," jelas dia. (Sandy)
