AALI
9650
ABBA
222
ABDA
5500
ABMM
2140
ACES
775
ACST
160
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
755
ADMF
8000
ADMG
170
ADRO
2720
AGAR
316
AGII
2000
AGRO
660
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
55
AIMS
256
AIMS-W
0
AISA
140
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1425
AKRA
960
AKSI
284
ALDO
820
ALKA
298
ALMI
290
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/07/01 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
519.46
-1.84%
-9.76
IHSG
6794.33
-1.7%
-117.25
LQ45
974.33
-1.78%
-17.61
HSI
0.00
-100%
-21996.89
N225
25935.62
-1.73%
-457.42
NYSE
0.00
-100%
-14599.59
Kurs
HKD/IDR 1,904
USD/IDR 14,960
Emas
863,215 / gram

MPR Minta Sri Mulyani Direshuffle, Istana: Itu Urusan Presiden

ECONOMICS
Fahreza Rizky
Kamis, 02 Desember 2021 06:26 WIB
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya.
MPR Minta Sri Mulyani Direshuffle, Istana: Itu Urusan Presiden. (Foto: MNC Media)
MPR Minta Sri Mulyani Direshuffle, Istana: Itu Urusan Presiden. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya. Permintaan itu pun mendapatkan reaksi dari Istana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan urusan penghentian atau pencopotan jabatan menteri merupakan urusan Presiden Joko Widodo. Ia tak bereaksi lebih lanjut atas desakan dari pimpinan MPR tersebut.

"Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," ucap Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Sebagai informasi, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi memecat Menkeu Sri Mulyani. Musababnya, Bendahara Negara itu memberikan anggaran kepada MPR tidak proporsional. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan.

"Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentiksn saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara," tegasnya.

Sebelumnya, MPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama 10 Pimpinan.

"Menyampaikan pesan dari MPR, hasil dari pimpinan rapat dari jam 10 tadi. Kita rapat mengenai banyak hal, saya diminta untuk menyampaikan ke kawan-kawan," kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel menjelaskan, alasan MPR ingin Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI, padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan.

"Sekarang Anggaran MPR terbatas padahal pimpinan ada 10, anggaran kita juga mengalami penurunan. Padahal dulu waktu pimpinan masih 5 anggaran yang diberi tidak diturunkan," terangnya.

Kemudian, sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR sebanyak 6 kali, sementara yang terealisasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu, sudah ada janji tapi banyak yang batal dilakukan.

"Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentikan saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara," desaknya.

Fadel mengaku, dia bersama pimpinan lain kecewa dengan berbagai sikap yang dilakukan Sri Mulyani terutama ke MPR. Bahkan, beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menkeu.

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak cakap melakukan kebijakan," desak Fadel. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD