"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
Selain pembangunan gedung pemerintahan, Otorita IKN juga memantau investasi kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Aswin menyebut Basuki turut memberikan arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi. Otorita IKN menekankan pentingnya kualitas konstruksi dan desain agar bangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 untuk melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota baru.
(Rahmat Fiansyah)