Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur jenis-jenis mineral dan komoditas strategis yang bisa diperdagangkan di Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sejalan dengan itu pihaknya merampungkan Peraturan OJK (POJK) untuk mengatur pelaksanaan bursa mineral yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
"POJK nggak boleh di spill dulu sekarang. Karena kita masih menunggu Perpres-nya, contoh mineral apa aja, komoditas strategisnya apa saja, dan kemudian pengaturan dan lain-lain," ujarnya saat ditemui usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026, Kamis (3/9/2026).
Pada kesempatan itu Friderica mengatakan lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), fungsi pengawasan OJK juga diperluas dengan tambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
"Insyaallah tanggal 8 nanti akan ada pengukuhan Kepala Eksekutif baru terkait bursa mineral dan komoditas strategis. Seluruh infrastruktur saat ini sedang kami siapkan, baik itu sistem pengawasannya, kemudian SDM, sudah kita siapkan," ujar dia.
Sementara itu, dia menargetkan POJK yang mengatur sistem pengawasan dan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis akan terbit pada 17 September akan diterbitkan.
Dia memberikan gambaran, dalam aturan tersebut akan ada dua aturan yang mencakup POJK terkait Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pertama soal peralihan dari pengawasan komoditas strategis yang sebelumnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.
"Sementara yang kedua pengaturan soal penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis," ucap Friderica.
(NIA DEVIYANA)
