Shifa Nurhaliza
Selain itu, Menkeu merincikan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk insentif dan santunan Tenaga Kesehatan senilai Rp 16,83 Triliun, insentif perpajakan (bebas PPN dan Bea Masuk) kesehatan Rp 20,85 Triliun, biaya operasi kesehatan vaksinasi/APD- Rp 3,3 Triliun, sarana dan prasarana alkes Rp 1,60 Triliun.
Kemudian, untuk penanganan kesehatan lainnya di Daerah Rp 14,86 triliun, satgas BNPB Rp 0,86 Triliun, serta penelitian dan Komunikasi Rp 1,17 Triliun.
“Dana sebesar lebih dari Rp 170 Triliun itu berasal dari penerimaan negara Pajak, Bea Cukai, PNBP dan Pinjaman. APBN (Keuangan Negara) hadir untuk melindungi rakyat dari ancaman Covid-19 dan memulihkan ekonomi. APBN harus kita jaga bersama untuk tetap sehat dan kuat menghadapi hantaman luar biasa ini,” pungkasnya.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tentunya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.
“Pajak yang anda bayar adalah bagian dari APBN yang manfaatnya kembali untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.
