Edy Gustan/Kontri Mataram
IDXChannel - Warga di tiga gili yakni Gili Trawangan, Meno, dan Gili Air (Tramena) resah lantaran berhentinya pasokan air bersih.
Puluhan masyarakakat bersama Kepala Dusun (Kadus) dan sejumlah rukun tetangga Dusun Gili Trawangan mendatangi Kantor PT Geebang NTB Emas (GNE) atau PT BAL di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Selasa 20/9/ 2022.
Mereka menuntut PT GNE atau PT BAL sebagai penyedia air bersih di kawasan itu tetap beroperasi. Samsul Rizal salah satu pemuda Gili Trawangan mengatakan PT.BAL selama ini melayani penyediaan air bersih di kawasan itu berhenti beroperasi atas keputusan pemerintah daerah Lombok Utara.
"Akibatnya kami menjadi korban atas keputusan Pemkab Lombok Utara itu. Sejak semalam kami tidak memperoleh air bersih," ujar Rizal kepada wartawan Selasa (20/9/2022).
Dia mengatakan, persoalan ini bermula ketika Pemkab Lombok Utara menghentikan suplay air oleh PT. BAL. Sejak keputusan itu, PT. BAL yang bekerjasama dengan PT. GNE dalam menyediakan air bersih langsung menghentikan operasionalnya.
Pemerintah menghentikan ijin kegiatan pengambilan air tanah kepada PT. GNE dilakukan dikarenakan ada Perumda Anumerta yang akan mendistribusikam air bersih. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Amerta Dayen Gunung selaku Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki tugas pendistribusian telah memiliki jaringan perpipaan di Gili Trawangan dan Gili Air.
Meski begitu, masyarakat Gili Trawangan justru belum menerima sepenuhnya keberadaan perumda itu. Lagipula, PT.BAL juga bekerja sama dengan PT.GNE yang merupakan perusahaan daerah milik Pemda NTB. "Seharusnya pemerintah Lombok Utara berpihak pada rakyat. Kami nggak peduli apa perusahaannya tapi bisa menyediakan air bersih dengan harga terjangkau. Masak pemasangan meteran saja sampai Rp5 juta," ungkapnya.
Rizal menegaskan sejak operasional PT. BAL terhenti, langsung berdampak pada aktivitas masyarakat baik itu penduduk maupun pelaku usaha seperti hotel, homestay dan resto di Gili Tramena.
"Jangan sampai karena kepentingan oknum di pemerintahan ini membuat masyarakat jadi korban ulah kebijakan yang diduha manipulatif," ucapnya.
Menurutnya, semestinya pemerintah harus menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) yang baru, sehingga bisa menjamin ketersediaan air di Gili Tramena. Artinya, penghentian operasional PT.BAL dilakukan setelah semua fasilitas siap. Baginya, masyarakat akan menyalahkan keputusan Pemkab Pombok Utara saat ini.
"Kalau seperti ini caranya kasihan masyarakat menjadi korban, dan berdampak langsung pada stabilitas keamanan, ekonomi sosial masyarakat," tegasnya.
(IND)
