Tangguh Yudha
IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan pangan beras akan kembali dialokasikan selama dua bulan pada Oktober dan November 2025. Bantuan sosial (bansos) ini akan menyasar lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan agar Pemerintah Daerah bisa menyalurkan bansos secara adil dan juga tepat sasaran. Ia meminta keterlibatan Pemerintah Daerah untuk turut membantu melakukan pengecekan kembali data penerima manfaat di wilayah masing-masing.
"Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada," katanya dalam keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).
Arief juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran bantuan. Pemerintah pusat memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik atas data penerima manfaat.
"Makanya ada penyesuaian DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tutur Arief.
Program bantuan pangan beras sendiri pertama kali digulirkan pada Juni dan Juli 2025, dengan realisasi distribusi mencapai 99,44 persen atau sebesar 363,5 ribu ton dari total target 365,5 ribu ton. Beberapa daerah yang belum tuntas disebabkan oleh tantangan geografis yang memperlambat proses penyaluran.
Dari sisi dampak, program ini disebut berkontribusi dalam menekan inflasi beras. Inflasi beras yang sempat menyentuh 1,35 persen pada Juli 2025, berhasil turun menjadi 0,73 persen pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melanjutkan program ini selama dua bulan ke depan, yakni Oktober dan November 2025, dengan total anggaran sebesar Rp7 triliun dan jumlah sasaran sebanyak 18.277.083 KPM. Evaluasi kelanjutan program akan dilakukan pada Desember, tergantung pada capaian realisasi di dua bulan sebelumnya.
(kunthi fahmar sandy)
