Nia Deviyana
AHY menegaskan, ke depan pembangunan infrastruktur tidak lagi bertumpu pada APBN. Sebab fiskal negara akan dialokasikan untuk program prioritas lain seperti ketahanan pangan hingga ketahanan energi. Kehadiran badan usaha dinantikan pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga USD625 miliar atau setara Rp10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo.
Sedangkan pemerintah hanya dapat menyediakan setidaknya 40 persen dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sisanya, masih harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta.
"Konferensi ini kita harapkan bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita memiliki kebutuhan mendesak dan harus memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dana besar dari periode 2025–2029, yakni sebesar USD625 miliar," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
