Fahmi Abidin
IDXChannel - Pemerintah berupaya mendorong implementasi Land Value Capture (LVC) sebagai salah satu mekanisme pembiayaan investasi publik dalam infrastruktur untuk mengurangi kerentanan fisik akibat banjir, degradasi lingkungan, dan lain-lain.
Upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut dalam rangka pembangunan infrastruktur sebagai sarana konektivitas di sejumlah wilayah yang gencar dilakukan dan didukung dengan opsi pembiayaan yang memadai melalui berbagai instrumen.
Guna menyinergikan gambaran awal mengenai rencana kerja, dukungan pemenuhan pembiayaan, dan perhitungan keuntungan dari mekanisme LVC tersebut, Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bekerja sama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melakukan Kick Off Meeting dalam rangka penyusunan Studi Persiapan Mekanisme Penerapan LVC pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Jembatan Batam Bintan, dan Semarang Toll Harbour, Senin (19/09).
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Wahyu menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan yang bertujuan menciptakan siklus nilai manfaat atas penyediaan infrastruktur, terdiri dari penciptaan nilai, penangkapan nilai, dan pendanaan nilai.
Selain itu, menurut Deputi Wahyu juga terdapat beberapa hal yang perlu menjadi concern utama dalam penerapan mekanisme LVC pada ketiga proyek tersebut diantaranya penguatan regulasi terutama terkait dengan kelembagaan, pemetaan peran stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, serta penentuan prioritas proyek yang tepat agar Perpres terkait LVC dapat terimplementasi dengan baik.
