Terkait kualitas bantuan, Arief menekankan mutu produk yang diberikan kepada masyarakat harus terjamin. Menurutnya, bantuan pangan tidak boleh rusak dan penyaluran perlu dijaga dengan baik secara bersama-sama.
Dia juga mengungkapkan program bansos ini akan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang saat ini dikelola oleh BUMN pangan. Hingga 19 September 2025, cadangan beras mencapai 3,91 juta ton. Sementara stok minyak goreng tersedia sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD.
Pengawasan terhadap pelaksanaan bansos akan dilakukan secara ketat dengan melibatkan berbagai lembaga. Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan turut memantau proses distribusi.
“Komisi IV DPR membantu pengawasan di lapangan, terutama saat reses. Mereka memberi masukan yang konstruktif. Pengawasan ini penting agar bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas,” ujar Arief.