Iqbal Dwi Purnama
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia. Sebab, selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah KSPSI di Indonesia berjumlah 21 Konfederasi tentu sangat banyak jumlahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini," katanya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho pada kesempatan itu juga menyampaikan, fitur dan ketentuan bahwa rumah subsidi ini bisa dimiliki buruh dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk buruh yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.
"Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah. Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah," ujarnya.
(Dhera Arizona)
