Heri Purnomo
IDXChannel - Pemerintah mengungkapkan terdapat 3,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan Indonesia. Padahal, kawasan hutan tidak boleh digunakan untuk kepentingan perkebunan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di dalamnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sekaligus kepala Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara mengatakan 3,3 juta hektare perkebunan kepala sawit yang ditemukan, ternyata melibatkan pejabat yang 'main belakang' terkait perizinan.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," kata Luhut dalam konfrensi pers di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6/2023).
Meski begitu Luhut tidak menjelaskan terkait siapa pejabat yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan formula untuk menindak soal pelanggan tersebut.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," katanya.
Kemudian, Luhut juga menyebutkan bahwa 3,3 juta lahan juga bisa diputihkan asalkan perusahaan tersebut taat hukum yang berlaku. Luhut menegaskan pemerintah akan tegas terhadap pelanggaran tersebut.
"Ya kita putihkan terpaksa. Tapi dia setelah sama nanti legal maining kita putihkan, tapi dia taat hukum, bayar pajak, bayar aturan," katanya.
Adapun pemutihan tersebut dijelaskan dalam Pasal 110 a UU Ciptaker yang memuat "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif". (NIA)
