Muhammad Refi Sandi/MPI
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevisi aturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kini, warga DKI yang memiliki rumah kedua dan seterusnya harus membayar PBB meski Nilai Jual Objek Pajak (PBB) di bawah Rp2 miliar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merevisi aturan.
"Ya jadi semua kebijakan yang dibuat itu harus disosialisasikan dengan baik, supaya masyarakat yang terdampak bisa mengantisipasi apapun isi kebijakannya," kata Anies di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Anies tak mengomentari substansi kebijakan tersebut apakah sebaiknya direvisi atau tidak untuk rumah kedua dan seterusnya. Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menghormati warga negara sebelum membuat kebijakan.
"Ketika substansinya adalah rumah pertama dan rumah kedua, rumah ketiga dibedakan, maka harus ada sosialisasi supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat tidak terkejut dan kita hormati warga dengan cara memberi tahu bila ada perubahan," ujar Anies.
