BPS menargetkan dua indikator utama keberhasilan yaitu seluruh unit usaha dapat terdata seratus persen dan data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Ketua Komisi Sepuluh DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun dunia usaha. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.
Sementara itu, Ketua Kadin Kalimantan Timur Putri Amanda Nurramadhani menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dan dunia usaha menyusun program yang lebih tepat sasaran, baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha di Kalimantan Timur.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi dunia usaha di Kalimantan Timur.
Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, peningkatan investasi, serta penguatan perekonomian daerah dan nasional secara berkelanjutan.
(NIA DEVIYANA)