sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Penerimaan Bea dan Cukai Baru Rp256,5 Triliun, Belum Capai Target

Economics editor Michelle Natalia
15/12/2023 21:07 WIB
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp256,5 triliun.
Penerimaan Bea dan Cukai Baru Rp256,5 Triliun, Belum Capai Target (Foto: MNC Media)
Penerimaan Bea dan Cukai Baru Rp256,5 Triliun, Belum Capai Target (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp256,5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, penerimaan bea masuk hingga 12 Desember sebesar Rp47,6 triliun. Angka ini setara 100,1% target UU APBN awal atau 89,6% dari target Perpres 75 tahun 2023.

Penerimaan bea masuk ini turun 0,1% secara yoy karena dipengaruhi oleh penurunan nilai impor sampai dengan Oktober 2023 mencapai -7,8% dan peningkatan penggunaan FTA yang mencapai 34% dibanding tahun sebelumnya hanya 33,6%.

Kemudian, penerimaan bea keluar sampai dengan 12 Desember 2023 tercatat sebesar Rp12,3 triliun. Angka ini setara 120,5% target UU APBN awal, namun hanya setara 62,2% dari target Perpres 75/2023.

"Penerimaan bea keluar ini turun hingga 68,5% dibandingkan tahun lalu, salah satunya karena bea keluar produk sawit turun hingga 81,3% yoy dipengaruhi penurunan harga 21,8% yoy meskipun volumenya tumbuh 6,2% yoy," jelas Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Tak hanya itu, ini juga dipengaruhi oleh bea keluar tembaga yang turun 0,3% yoy dipengaruhi turunnya harga 6,5% yoy dan volume ekspor tembaga yang menurun hingga 5,8% yoy. Bea keluar bauksit juga turun hingga 89% karena berhentinya ekspor sejak Maret lalu.

"Kebijakan relaksasi ekspor mineral memberikan bea keluar tambahan sebesar Rp3,26 triliun sejalan dengan kebijakan hilirisasi," tambah Sri.

Sementara itu, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) turun hingga 3,7% yoy, dampak dari kebijakan untuk menyeimbangkan pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja dan pengawasan rokok ilegal.

"Penurunan produksi sampai dengan Oktober sebesar 1,8%, sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi untuk mencapai target prevalensi merokok anak 8,7% di tahun 2024, meskipun ini berdampak pada penurunan tarif efektif sebesar 1,3%," jelas Sri.

Dari sisi tenaga kerja, berdasarkan hasil survei tenaga kerja DJBC 2022, tenaga kerja diperkirakan naik sebesar 15.683 orang. "Terdapat kenaikan jumlah barang hasil penindakan hasil tembakau sebesar 26% yoy," pungkas Sri.

(DES)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement