Ahmad Islamy
IDXChannel — Pengadilan Perdagangan Internasional yang berpusat di New York menyatakan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump bertentangan dengan hukum. Karenanya, lembaga peradilan itu membatalkan tarif tersebut secara permanen.
Para hakim berpendapat, Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tidak memberikan presiden "wewenang tanpa batas" untuk mengenakan tarif dagang secara sepihak. UU itu selalu digunakan Trump untuk memberlakukan tarifnya selama beberapa bulan terakhir.
Menurut putusan hakim, klaim Trump atas wewenang penetapan tarif tanpa batasan waktu atau cakupan melebihi kewenangan yang diberikan oleh IEEPA. Oleh karena itu, tarif global dan balasan yang diterapkannya dianggap melanggar hukum.
Para hakim menegaskan, yang memiliki otoritas utama untuk mengenakan tarif dalam kebanyakan situasi adalah Kongres AS, bukan presiden. Dengan begitu, tarif yang diberlakukan Trump tidak memenuhi syarat "ancaman luar biasa dan tidak biasa" yang memungkinkan presiden bertindak secara sepihak.
"Karena Konstitusi secara tegas mengalokasikan kewenangan tarif kepada Kongres, kami tidak membaca IEEPA untuk mendelegasikan kewenangan tarif tanpa batas kepada presiden. Sebaliknya, kami membaca ketentuan IEEPA untuk memberlakukan batasan yang berarti pada kewenangan yang diberikannya," bunyi putusan pengadilan itu seperti dikutip ABC News, Kamis (29/5/2025) WIB.
Menyikapi putusan tersebut, Juru Bicara Gedung Putih, Kush Desai, berdalih kebijakan tarif Trump diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan. Dia pub menilai hakim tak punya wewenang untuk menentukan cara menangani keadaan darurat nasional. Sebaliknya, kata dia, pemerintah justru akan memanfaatkan segala wewenang eksekutifnya untuk mengatasi krisis tersebut.
Pengadilan Perdagangan Internasional mengeluarkan putusan dalam dua kasus, satu diajukan oleh sekelompok pelaku usaha kecil dan satu lagi oleh 12 jaksa agung dari Partai Demokrat. Atas putusan ini, pemerintahan Trump dapat mengajukan banding ke Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal, dan selanjutnya ke Mahkamah Agung.
Sejak Trump mengumumkan kenaikan tarif impor besar-besaran terhadap lebih dari 50 negara pada April lalu, pemerintahannya menghadapi sekitar enam gugatan hukum yang menentang wewenang presiden untuk mengenakan tarif tanpa persetujuan Kongres.
Pengacara dari pelaku usaha kecil berargumen bahwa IEEPA tidak memberikan hak kepada presiden untuk memberlakukan tarif menyeluruh secara global. Bagi mereka, alasan Trump menerapkan tarif tersebut tidak sah.
Putusan ini menjadi yang pertama kalinya pengadilan federal memutuskan legalitas tarif Trump. Sebelumnya, pada bulan ini, hakim federal di Florida yang ditunjuk Trump menyatakan presiden memiliki wewenang untuk mengenakan tarif secara sepihak, tetapi memilih untuk memindahkan kasus tersebut ke Pengadilan Perdagangan Internasional.
(Ahmad Islamy Jamil)
