Rizky Fauzan
"Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi untuk bensin premium. Subsidi hanya diberikan untuk minyak tanah dan minyak solar," jelasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pencabutan subsidi berdampak besar terhadap pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM turun tajam dari Rp191,0 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp34,9 triliun pada tahun 2015.
Namun, formula itu tak sepenuhnya berjalan terhitung sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 yang memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga BBM umum berbeda dengan harga yang dihitung berdasarkan formula.
Sejak saat itu, pemerintah harus membayar kompensasi kepada Pertamina selaku badan usaha yang ditugaskan untuk memproduksi bensin premium terhadap kekurangan penerimaan yang disebabkan oleh penetapan harga tersebut.
"Kompensasi atas kekurangan penerimaan BUMN penerima penugasan pada dasarnya bentuk subsidi terselubung,” ungkap Faisal.
