Iqbal Dwi Purnama
Oleh karena itu, hal-hal tersebut yang akan memengaruhi bisnis model dan bisnis proses para pengusaha jalan tol perlu dilakukan uji coba lebih jauh.
Ketika ada pelanggaran tersebut, jika konsekuensinya tilang dari polisi, artinya akan masuk pada pendapatan negara atau masuk ke pendapatan BUJT.
"Kalau yang dijamin oleh pemerintah, apabila itu hak BUJT dia akan dikasih penerimaan BUJT, mekanismenya biar nanti kepolisian dan Pemerintahan," sambungnya.
Hal tersebut yang menurut Kris perlu dilakukan uji coba lebih lanjut terkait masalah sanksi bagi para pelanggar yang lolos jika ada pelanggaran ketika pengendara tidak tidak bayar ketika menggunakan tol.
"Karena dari perspektif kita bukan hanya kesiapan aspek teknisi, tetapi kesiapan model dan proses bisnisnya, di antaranya penanganan pelanggaran," lanjutnya.
Kris mengatakan, saat ini BUJT tengah mengusulkan agar pelanggaran tersebut bisa dikerjasamakan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, memerlukan validasi dari uji coba bisnis model yang dilakukan.
"Jadi bukan hanya teknis hanya membaca teknologi tetapi bisnis prosesnya, perlu dipersiapkan terlebih dahulu kesiapan itu sebelum komersial di implementasikan," pungkasnya.
(FAY)
