AALI
9950
ABBA
408
ABDA
0
ABMM
1560
ACES
1260
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2990
ADHI
1075
ADMF
7800
ADMG
202
ADRO
1935
AGAR
328
AGII
1475
AGRO
2230
AGRO-R
0
AGRS
186
AHAP
73
AIMS
432
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1080
AKRA
4330
AKSI
400
ALDO
860
ALKA
238
ALMI
248
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/12/09 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.28
0.9%
+4.55
IHSG
6643.93
0.61%
+40.13
LQ45
952.51
0.73%
+6.92
HSI
24254.86
1.08%
+257.99
N225
28725.47
-0.47%
-135.15
NYSE
0.00
-100%
-16853.57
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,345
Emas
823,818 / gram

Percepat Pemerataan Kesejahteraan, Anggaran Dana Desa 2022 Capai Rp770 Triliun

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Senin, 16 Agustus 2021 14:15 WIB
Pemerintah mencatat anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun.
Percepat Pemerataan Kesejahteraan, Anggaran Dana Desa 2022 Capai Rp770 Triliun (FOTO:MNC Media)
Percepat Pemerataan Kesejahteraan, Anggaran Dana Desa 2022 Capai Rp770 Triliun (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah mencatat anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan dana tersebut difokuskan pada sejumlah hal. Baik, meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan hingga melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah.  

"Selain itu pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas; meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome," ujar Jokowi, Selasa (16/8/2021).  

Tujuan lain transfer ke daerah dan dana desa juga meliputi, dukungan perbaikan kualitas layanan, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan TKDD, memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, serta program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19 dan mendukung sektor prioritas. 

"Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia," tutur dia. 

Tak hanya itu, Kepala Negara memastikan alokasi dana untuk program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah agar berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. 

"Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih baik," ungkapnya. 

Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana Otsus. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD