Binti Mufarida
Data P3KE tersebut, terang Muhadjir, berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di cross check dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.
Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.
“Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran,” sebutnya.
Lebih lanjut, Muhadjir juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan, supaya mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.
“Kita harapkan Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal 'day to day', dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada,” ungkapnya.
