sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Perkuat Fiskal Daerah, Kemenpar Dukung Pungutan Wisatawan Asing di NTT dan NTB

Economics editor Rohman Wibowo
16/11/2026 13:02 WIB
Skema tersebut diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya, pendidikan pariwisata, penguatan ekonomi mandiri masyarakat lokal.
Perkuat Fiskal Daerah, Kemenpar Dukung Pungutan Wisatawan Asing di NTT dan NTB. Foto: iNews Media Group.
Perkuat Fiskal Daerah, Kemenpar Dukung Pungutan Wisatawan Asing di NTT dan NTB. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung rencana pemberlakuan pungutan wisatawan asing (PWA) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai instrumen untuk menopang fiskal daerah dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Dukungan tersebut mengemuka seiring bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. 

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati (Ni Luh Puspa) memaparkan skema tersebut turut mendukung pelestarian budaya, pendidikan pariwisata, penguatan ekonomi mandiri masyarakat lokal, serta pendanaan penanganan degradasi lingkungan yang menjadi perhatian banyak pihak termasuk wisatawan, sekaligus menghindari overtourism agar tekanan infrastruktur dan carrying capacity destinasi terkendali.

"Kebijakan ini pada prinsipnya dapat memberikan berbagai dampak positif bagi daerah dan pengembangan pariwisata, termasuk berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah, tapi manfaat tersebut perlu didukung oleh tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel," ujar Ni Luh dalam rapat dengan Badan Legislatif di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kedua RUU usul inisiatif Baleg DPR RI itu telah masuk dalam Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 serta memasuki rapat pleno penyusunan dengan agenda presentasi tim ahli dan pembentukan panitia kerja pada Kamis (12/11/2026), yang di antaranya menyoroti perlunya ruang inovasi pembiayaan pembangunan daerah. 

Untuk merumuskan penerapannya di NTT dan NTB, pemerintah menelaah kebijakan yang sudah berjalan lewat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 dan diubah melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025.

Kendati demikian, Ni Luh menyoroti implementasi PWA serupa mesti merujuk pada pelaksanaan di Bali. 

"Terkait dengan pungutan wisatawan asing, kita berkaca pada Bali. Bali ini memang menjadi proyek pionir untuk kebijakan ini di Indonesia, dan ini memang sedari awal bukan merupakan peraturan nasional, jadi memang di daerah," kata Ni Luh.

Dia menerangkan bahwa di Bali, pungutan senilai Rp150.000 per wisatawan asing itu ditarik secara nontunai melalui aplikasi Love Bali saat kedatangan maupun selama mereka berada di pulau tersebut, lalu disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah. 

Proses pemungutan turut melibatkan fasilitator seperti bank, mitra manfaat, serta pelaku usaha akomodasi meliputi hotel dan vila dengan insentif maksimal 3 persen dari nilai transaksi per triwulan, tetapi evaluasi atas mekanisme, keterlibatan fasilitator, serta efektivitas keseluruhannya masih menyisakan sejumlah catatan.

"Kami mendapatkan informasi dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa pungutan wisatawan asing ini baru tercapai 30 sampai 40 persen dari yang ditargetkan, dan pemerintah daerah tengah menjajaki pemungutan melalui All Indonesia sehingga lebih terstruktur dan mudah diawasi," kata dia.

Penjajakan lewat All Indonesia tersebut sejalan dengan ketentuan pengisian persyaratan masuk wisatawan ke wilayah Indonesia atau ke Bali melalui aplikasi itu, sehingga pemerintah memandang kajian kelayakan di tingkat nasional mutlak dilakukan sebelum kebijakan serupa diterapkan di destinasi lain. 

Kemenpar lantas juga menarik pelajaran dari sistem pembayaran digital yang memudahkan pencatatan serta pertanggungjawaban, di samping keharusan membuka penggunaan dana sejak awal.

"Peran fasilitator ini perlu diatur dengan jelas agar tidak menambah beban administrasi bagi wisatawan maupun pelaku usaha, dan implementasi di Bali ini masih perlu untuk disempurnakan kembali," tutur Ni Luh.

Dukungan terhadap penerapan PWA di NTT dan NTB pun disampaikan dengan berpegang pada tiga prinsip dasar agar pelaksanaannya tetap selaras dengan sistem nasional. Terlebih, peraturan turunan dari perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan saat ini masih berada dalam proses penyusunan.

"Pertama, pungutan daerah harus menjadi bagian dari sistem nasional, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 sudah memberi perintah kewenangan memungut dari wisatawan mancanegara untuk pengembangan pariwisata," ujar Ni Luh.

(NIA DEVIYANA)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement