Kemenpar lantas juga menarik pelajaran dari sistem pembayaran digital yang memudahkan pencatatan serta pertanggungjawaban, di samping keharusan membuka penggunaan dana sejak awal.
"Peran fasilitator ini perlu diatur dengan jelas agar tidak menambah beban administrasi bagi wisatawan maupun pelaku usaha, dan implementasi di Bali ini masih perlu untuk disempurnakan kembali," tutur Ni Luh.
Dukungan terhadap penerapan PWA di NTT dan NTB pun disampaikan dengan berpegang pada tiga prinsip dasar agar pelaksanaannya tetap selaras dengan sistem nasional. Terlebih, peraturan turunan dari perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan saat ini masih berada dalam proses penyusunan.
"Pertama, pungutan daerah harus menjadi bagian dari sistem nasional, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 sudah memberi perintah kewenangan memungut dari wisatawan mancanegara untuk pengembangan pariwisata," ujar Ni Luh.
(NIA DEVIYANA)