"Dengan revamping ini, salah satunya yang selesai Mei 2022 kilang Balongan, Balongan ini akan lebih fleksibel menggunakan jenis crude apapun," ujarnya.
Nicke melanjutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia terkait hal ini, karena menyentuh isu politis.
"Tidak ada masalah sepanjang perusahaan yang deal dengan kita tidak kena sanksi. Untuk pembayarannya, kami koordinasi mungkin melalui India atau apa. Secara politis tidak ada masalah, ini B to B (business to business) murni, sepanjang perusahaan yang kita beli (minyaknya) tidak kena sanksi. Kita lihat opportunity saja," ujarnya.
(IND)