Iqbal Dwi Purnama
Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pembayaran upah pekerja harus didahulukan meskipun perusahaan masih memiliki kewajiban kepada kreditur lainnya.
Sementara itu, pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak juga memiliki kedudukan istimewa dalam pemberesan harta pailit. Namun, hak-hak tersebut berada di bawah kreditur separatis, yakni kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atas aset perusahaan, seperti pemegang hak gadai dan hak tanggungan.
"Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan," tuturnya.
Dengan demikian, terdapat dua lapisan prioritas pembayaran hak pekerja dalam perkara kepailitan. Upah yang tertunggak menjadi kewajiban yang harus didahulukan dari seluruh kreditur, sedangkan pesangon dan hak pekerja lainnya tetap diprioritaskan dibandingkan kreditur konkuren, tetapi berada di bawah kreditur separatis.
(Rahmat Fiansyah)
