Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan gaji pekerja yang tertunggak wajib menjadi prioritas utama pembayaran ketika perusahaan dinyatakan pailit. Bahkan, pelunasan upah pekerja harus didahulukan dibandingkan kewajiban perusahaan kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan, termasuk perbankan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan ketentuan tersebut berlaku dalam proses pemberesan aset perusahaan setelah pengadilan menyatakan perusahaan pailit. Dalam proses tersebut, kurator bertugas mengelola dan menjual aset perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban yang belum diselesaikan.
"Dalam hukum kepailitan Indonesia, hak-hak pekerja/buruh memiliki kedudukan istimewa (preferen) dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ujarnya saat dihubungi IDX Channel, Minggu (15/11/2026).
Indah menjelaskan, terdapat perbedaan tingkat prioritas antara upah pekerja yang belum dibayarkan dengan hak pekerja lainnya. Upah atau gaji yang tertunggak menempati urutan tertinggi sehingga harus dilunasi terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada kreditur lain, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan.
"Perlu dibedakan antara upah pekerja yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Keduanya memiliki urutan prioritas yang berbeda," kata Indah.
Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pembayaran upah pekerja harus didahulukan meskipun perusahaan masih memiliki kewajiban kepada kreditur lainnya.
Sementara itu, pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak juga memiliki kedudukan istimewa dalam pemberesan harta pailit. Namun, hak-hak tersebut berada di bawah kreditur separatis, yakni kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atas aset perusahaan, seperti pemegang hak gadai dan hak tanggungan.
"Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan," tuturnya.
Dengan demikian, terdapat dua lapisan prioritas pembayaran hak pekerja dalam perkara kepailitan. Upah yang tertunggak menjadi kewajiban yang harus didahulukan dari seluruh kreditur, sedangkan pesangon dan hak pekerja lainnya tetap diprioritaskan dibandingkan kreditur konkuren, tetapi berada di bawah kreditur separatis.
(Rahmat Fiansyah)
