Tangguh Yudha
Ia menilai perlu adanya perumusan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dan merumuskan panduan hukum dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat serta merumuskan inovasi hukum dalam kemitraan antara petani dengan pelaku usaha baik di hulu maupun di hilir.
"Cara ini kita harapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan perkebunan sawit nasional kita, termasuk pengembangan sawit berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah saat ini," tandasnya.
(Selfie Miftahul Jannah)
