Iqbal Dwi Purnama
Selain pengelolaan dana Tapera yang kurang transparan, JI juga menilai program Tapera ini masih kurang sosialisasi kepada para peserta. Bahkan ketika JI sudah menjadi peserta Tapera pun, saat membeli rumah pertama tetap menggunakan KPR konvensional dari perbankan. Tidak dari Tapera yang memberikan janji kemudahan untuk memberikan kemudahaan pembiayaan kepada para peserta.
"Saya ngalamin dari jaman Bapertarum. Tapi saya sendiri tidak pernah menggunakan fasilitas Bapertarum, waktu itu ambil cicilan rumah tidak pakai itu, saya juga kurang tahu gimana kalau mau dapat fasilitas Bapertarum," kata JI.
"Akhirnya saya ambil KPR biasa pakai Bank Syariah Mandiri. Sekarang juga udah jadi Tapera sebenarnya masih bingung, karena sosialisasinya tidak pernah ada, atau saya yang tidak paham," tutup JI.
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PNS lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. “Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).
(Ferdi Rantung)
