AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Wajib Berlakukan Tes GeNose atau Antigen di Lokasi Wisata Indoor

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Selasa, 04 Mei 2021 16:46 WIB
Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dari tanggal 4 hingga 7 Mei 2021.
ppkm covid

IDXChannel---Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dari tanggal 4 hingga 7 Mei 2021.

Terkait hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No.10/2021. Salah satu ketentuan baru yang diatur di dalam Instruksi tersebut adalah terkait dengan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman.

Dimana gubernur, bupati dan walikota diwajibkan memberlakukan screening tes covid-19 untuk fasilitas berbayar dan lokasi wisata dalam ruangan atau indoor.

“Dengan menerapkan kewajiban screening test antigen/GeNose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor,” bunyi diktum keempat belas huruf a angka 4 poin a.

Sementara itu untuk lokasi wisata outdoor atau luar ruangan diberlakukan  kewajiban penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata outdoor. Untuk daerah dengan zona  oranye dan zona merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/taman wisata dilarang,” bunyi diktum keempat belas huruf a angka 4 poin b.

Seperti diketahui pada perpanjangan kali ini terdapat 30 daerah prioritas penerapan PPKM mikro. Diantaranya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Lalu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat. Selanjutnya Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. (IND)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD