Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengevaluasi efektivitas dari penyerapan anggaran pendidikan yang setiap tahun terbilang besar. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan biaya Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah bisa gratis.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, alokasi APBN untuk sektor pendidikan pada 2027 mencapai Rp824 triliun. Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) hingga daerah.
"Kita melihat Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di kementerian-kementerian lain yang lebih kecil," katanya dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Suahasil menyampaikan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas penggunaan mandatori anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Evaluasi difokuskan pada tolok ukur capaian nyata, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), hingga skor Programme for International Student Assessment (PISA).
"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang? Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya," tuturnya.
