Rahmat Fiansyah
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk terlibat dalam sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut sangat penting sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan.
Prabowo mengatakan, kualitas data BPS sangat menentukan perhitungan pemerintah dalam menyusun kebijakan, termasuk asumsi makro dan APBN.
"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," katanya dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, sensus ekonomi yang dilakukan melalui 251.000 petugas akan berakhir pada Agustus 2026. Dia ingin agar program ini berhasil.
"Saya minta agar Saudara-Saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar Saudara-Saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya," tuturnya.
Prabowo menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS dalam sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
"Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, akurasi data penting untuk mengasumsikan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun depan, pemerintah memproyeksikan PDB sebesar Rp27.987 triliun. Dengan angka PDB yang akurat, pemerintah dapat memproyeksikan defisit lebih akurat pula.
Selain itu, kata Prabowo, data sensus ekonomi juga akan digunakan untuk memperbaharui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, sensus ekonomi sangat penting untuk memperoleh data yang lebih aktual.
(Rahmat Fiansyah)
